Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengizinkan kembali penjualan LPG 3 kg oleh pengecer setelah sebelumnya melarang praktik tersebut sejak 1 Februari 2025. Keputusan ini diambil menyusul keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan pasokan LPG 3 kg dan terjadi antrean panjang di banyak pangkalan resmi Pertamina.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali penjualan LPG 3 kg oleh pengecer. Berikut ini adalah penjelasan dan alasan di balik keputusan pemerintah:

1. Memudahkan Akses Masyarakat

Dengan diizinkannya kembali pengecer untuk menjual LPG 3 kg, pemerintah berharap distribusi LPG 3 kg ke masyarakat dapat berjalan lebih lancar. Masyarakat tidak perlu lagi mengantre panjang di pangkalan resmi yang jumlahnya terbatas, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.

2. Menghindari Kelangkaan dan Gejolak

Larangan penjualan LPG 3 kg oleh pengecer sempat memicu kelangkaan di tengah masyarakat. Keputusan untuk mengizinkan kembali pengecer bertujuan untuk menghindari gejolak sosial akibat sulitnya mendapatkan LPG 3 kg.

3. Penataan Distribusi Bertahap

Pemerintah berencana menata ulang distribusi LPG 3 kg secara bertahap. Para pengecer akan diubah statusnya menjadi sub pangkalan agar penjualan LPG 3 kg dapat diawasi dengan lebih baik, termasuk harga jual kepada masyarakat.

4. Memastikan Subsidi Tepat Sasaran

Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kebijakan sebelumnya diberlakukan untuk memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran. Pemerintah menemukan adanya penyalahgunaan subsidi oleh oknum pengecer, seperti pengoplosan dan penjualan ke industri. Dengan penataan distribusi, pemerintah berharap subsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

5. Pengawasan Harga

Dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan, pemerintah dapat mengawasi harga jual LPG 3 kg kepada masyarakat agar sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan.